Kegiatan ini berlangsung di Ruang Afo, Kantor Bappeda Kabupaten Nias
Barat, Jumat (2/5/2025) dan secara resmi dibuka oleh Bupati Nias Barat Eliyunus
Waruwu.
Forum ini merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang
partisipatif dan teknokratik untuk memastikan arah kebijakan pembangunan lima
tahunan Kabupaten Nias Barat tersusun secara sistematis, responsif, dan
terukur. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa penyusunan RPJMD 2025–2030
harus mengacu pada RPJPD Kabupaten Nias Barat 2025–2045 serta mengakomodasi
visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih. Dokumen ini
direncanakan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah pada bulan Juli 2025.
Beberapa isu strategis yang menjadi fokus penyusunan RPJMD antara lain:
1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Dengan mendorong
pemerataan pendidikan 12 tahun, perluasan akses pendidikan tinggi, serta
peningkatan soft skill angkatan kerja agar siap memasuki dunia kerja dan
berdaya secara ekonomi.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan: Pemerintah Kabupaten
berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan melalui pengadaan alat
kesehatan, penguatan fasilitas layanan dasar, serta peningkatan status RS
Pratama Onolimbu menjadi Rumah Sakit Tipe C. Bupati juga menyoroti adanya
ketimpangan antara data stunting dan gizi buruk dari BPS yang menunjukkan tren
penurunan, dengan fakta di lapangan yang justru mengindikasikan peningkatan
kasus. Oleh sebab itu, beliau meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh dan
langkah konkrit untuk menekan angka stunting demi menjamin kualitas generasi
masa depan Nias Barat.
3. Penguatan Ekonomi Rakyat: Melalui pengembangan sektor unggulan
seperti pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, UMKM, dan industri
rumahan berbasis pendampingan, pelatihan, serta fasilitasi akses pasar dan
pembiayaan.
4. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah: Fokus pada
peningkatan jaringan jalan dan jembatan untuk mendukung mobilitas masyarakat
dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
5. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan: Mewujudkan birokrasi yang
efisien, transparan, dan berbasis digital serta memastikan setiap kebijakan
pembangunan berpihak pada rakyat.
Forum ini juga menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi dan masukan dari pemangku kepentingan lintas sektor, demi memastikan RPJMD 2025–2030 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang solutif dan berkelanjutan bagi kemajuan Kabupaten Nias Barat. (Red)
Komentar0