Anak dibawah umur tersebut berinisial JL, FT, AL, dan MM merupakan siswa disalah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Gunungsitoli. Pada bulan Maret 2024 mereka terlibat perkelahian didalam ruangan sekolah kepada satu orang teman seangkatan hingga berhadapan dengan hukum saat ini.
Kuasa Hukum, Herman Fiktor Lase, SH menyampaikan sangat kecewa atas penerapan hukum kepada empat orang anak dibawah umur ini yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.
“Mulai dari awal penyelidikan dan penyidikan, terhadap anak-anak ini diterapkan pasal 80 ayat 2, junto pasal 76c, junto pasal 55 KUHP yaitu kekerasan dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara 5 tahun, hingga proses pemanggilan mereka ke Jaksa pun pasal ini yang diterapkan, tiba pada penahanan anak-anak ini muncul penambahan pasal dan sebanyak dua kali surat penahanan ini diberikan,” tutur Herman.
Dijelaskannya, pada surat penahanan pertama yang diserahkan kepada keempat orangtua tetap pasal yang sama namun tidak lama berselang surat tersebut ditarik kembali, dan di surat penahan kedua dari Jaksa muncul tiba-tiba penambahan pasal yang menurut Kuasa Hukum merupakan pemaksaan kehendak agar anak-anak tersebut tetap ditahan.
“Di surat penahanan pertama itu ngotot Jaksa melakukan penahanan anak-anak ini, setelah kita bersama dengan PKPA menjelaskan bahwa tidak boleh dilakukan penahanan dengan alasan ancaman pidana dibawah tujuh tahun karena berdasarkan Undang-Undang yang ditahan itu adalah ancaman diatas tujuh tahun, saat itu surat penahanan pertama mereka tarik kembali, tiga jam setelah itu muncul surat penahanan kedua,” terang Herman.
Namun mirisnya, pada surat penahanan kedua dimaksud yang diterima oleh Orang Tua dari anak-anak tersebut, adanya penambahan pasal yang seharusnya pasal itu menurut Herman Fiktor Lase hanya diterapkan kepada orang dewasa.
“Disurat kedua, mereka menambahkan pasal 170 ayat 2 ke 2 subsider pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP, mengapa bisa terjadi dan muncul pasal baru dalam perkara ini, pasal 170 tersebut berlaku untuk orang dewasa sementara dalam perkara ini murni semua pelaku dan korban adalah anak dibawah umur, inilah yang kita sayangkan dengan sikap yang diambil oleh pihak Kejaksaan Negeri Gunungsitoli,” tandas Herman.
Atas hal ini, dikonfirmasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli melalui Kasi Intelijen, Yaatulo Hulu diruang kerjanya mengatakan perkara terkait anak siswa dimaksud telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
Sementara terbitnya dua surat penahanan menurutnya itu terjadi karena ada kesalahan penulisan dan adanya penambahan pasal karena ditemukan fakta baru saat dilakukan diversi.
"Penambahan Pasal 170 ayat 2 ke 2 dan pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP merupakan pasal alternatif, terhadap anak-anak itu tahanan kejaksaan selama lima hari sejak tanggal 15 mei 2025, hari ini mereka telah dikeluarkan untuk kembali bersama keluarganya," terangnya.
Kasi Intelijen, Yaatulo Hulu juga menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 21 dan pasal 32, anak dapat ditahan berumur 14 tahun.
"Pada SPPA pasal 32 anak hanya dapat dilakukan penahanan berumur 14 tahun atau lebih," jelas Yaatulo Hulu.
Sementara untuk keempat anak yg sempat dipasangkan mengunakan rompi tahanan merupakan keteledoran dari oknum pegawai saat dibawa ke sel tahanan.
"Penggunaan rompi tahanan oleh keempat anak tersebut murni ketidak tahuan oleh oknum pegawai saat itu, namun itu tidak berlangsung lama karena langsung dilepaskan setelah jaksa menegur pegawai tersebut, " Ungkap Yaatulo. (Red)
Komentar0