Kunjungan tersebut disambut Wakil Wali Kota Gunungsitoli, Martinus Lase, didampingi Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli. Pertemuan menjadi momentum penting bagi Pemko Gunungsitoli untuk menyampaikan berbagai kebutuhan daerah yang diharapkan dapat diperjuangkan melalui kebijakan pemerintah pusat.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Gunungsitoli menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap kehadiran DPD RI dapat menjadi jembatan bagi daerah dalam menyampaikan berbagai aspirasi pembangunan kepada pemerintah pusat.
“Kedatangan DPD RI ini membawa angin segar bagi kami di daerah. Kami berharap aspirasi yang disampaikan dapat ditampung dan disalurkan ke pemerintah pusat, sehingga membawa hasil nyata dan manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Martinus.
Pemko Soroti Ketergantungan pada APBN
Martinus mengungkapkan, keterbatasan fiskal masih menjadi salah satu tantangan utama dalam mempercepat pembangunan di daerah. Karena itu, dukungan pemerintah pusat melalui APBN dinilai sangat penting bagi keberlanjutan berbagai program pembangunan di Kota Gunungsitoli.
“Kami di daerah sangat bergantung pada APBN pusat. Dengan kondisi saat ini, jika dukungan tersebut tidak ada, tentu akan sangat berat bagi daerah untuk berkembang. Padahal potensi daerah kami cukup besar. Kami berharap adanya dukungan nyata dari pemerintah pusat melalui peran DPD RI,” katanya.
Selain persoalan fiskal, Wakil Wali Kota juga menyoroti tingginya biaya transportasi udara yang dinilai berdampak terhadap konektivitas, mobilitas masyarakat, serta aktivitas perekonomian daerah.
“Kami berharap ada perhatian terhadap tingginya harga tiket pesawat yang sangat membebani masyarakat. Ini menjadi salah satu kendala utama konektivitas daerah,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Martinus juga mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memanfaatkan forum reses dengan menyampaikan berbagai persoalan, usulan, dan kebutuhan yang dihadapi di masing-masing sektor.
DPD RI Serap Aspirasi untuk Dibawa ke Pusat
Sementara itu, Anggota DPD RI K.H. Muhammad Nuh, M.S.P., menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari tugas Komite IV DPD RI, yang antara lain berkaitan dengan pengawasan APBN, perpajakan, perbankan, perdagangan, dan koperasi.
Menurutnya, kunjungan ke daerah diperlukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi dan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah maupun masyarakat.
“Kami ditugaskan untuk turun langsung ke daerah guna menyerap aspirasi, melihat kondisi riil, serta mengidentifikasi berbagai terobosan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat. Apa yang disampaikan hari ini akan kami bawa dan koordinasikan di tingkat pusat,” jelas Muhammad Nuh.
Ia menegaskan, DPD RI memiliki komitmen untuk menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, termasuk mendorong penguatan otonomi daerah hingga ke tingkat desa.
“Kami ingin mendengar langsung apa yang dirasakan daerah. Mari kita berdiskusi terbuka. Kami siap menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan pusat, serta akan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan secara proporsional,” tambahnya.
Dana Desa hingga Kenaikan Harga BBM Jadi Sorotan
Dalam sesi dialog yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, sejumlah kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan menyampaikan berbagai persoalan strategis yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
Beberapa isu yang mengemuka antara lain:
- Usulan kenaikan gaji ASN serta tingginya harga tiket pesawat yang dinilai berpengaruh terhadap daya beli dan mobilitas masyarakat;
- Keterbatasan akses air bersih di sejumlah wilayah Kota Gunungsitoli;
- Dana Desa yang mengalami pengurangan hingga 58 persen, serta kendala penyelesaian pembangunan kantor desa akibat adanya pembatasan regulasi; dan
- Kenaikan harga Dexlite yang berdampak terhadap biaya operasional alat berat dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup.
Berbagai persoalan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi daerah, khususnya daerah kepulauan seperti Kota Gunungsitoli.
Dampak MBG terhadap Dinamika Harga Turut Dibahas
Dalam dialog tersebut, isu inflasi daerah juga menjadi perhatian. Anggota DPD RI mencatat bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah turut memberikan dinamika terhadap permintaan dan harga sejumlah kebutuhan pokok.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian bersama agar pelaksanaan program nasional tetap berjalan optimal, sekaligus menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Seluruh masukan yang disampaikan Pemko Gunungsitoli dan para pemangku kepentingan akan ditampung untuk menjadi bahan pembahasan serta tindak lanjut di tingkat pemerintah pusat.
Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah
Sebagai penutup kegiatan, Pemerintah Kota Gunungsitoli menyerahkan cinderamata kepada Anggota DPD RI K.H. Muhammad Nuh, M.S.P., yang diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Gunungsitoli sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi atas kunjungan kerja tersebut.
Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan dialog terbuka. Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat serta mendorong pembangunan yang lebih merata, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli, para camat se-Kota Gunungsitoli, serta sejumlah pemangku kepentingan dan undangan lainnya. (Iman Lase)
Komentar0