Rapat dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, Andhika P. Laoly dan diikuti Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Gunungsitoli, para kepala perangkat daerah, camat se-Kota Gunungsitoli, kepala puskesmas se-Kota Gunungsitoli, serta seluruh Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2026.
Forum tersebut menjadi ruang untuk menyelaraskan program, memperkuat koordinasi, serta menyusun langkah strategis agar berbagai intervensi penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih terpadu dan tepat sasaran. Pelaksanaan rapat juga merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Sinergitas dan Kewajiban Pelaporan Progres Per Semester oleh Kepala Daerah.
Dalam arahannya, Sekretaris Daerah menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan agenda strategis yang tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja. Setiap perangkat daerah memiliki peran sesuai tugas dan kewenangannya, sehingga diperlukan koordinasi yang kuat agar program yang dilaksanakan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Menurutnya, ketepatan data menjadi fondasi utama dalam menentukan bentuk intervensi. Data yang akurat, terpadu, dan menggambarkan kondisi nyata masyarakat diperlukan agar bantuan maupun program pemberdayaan benar-benar diberikan kepada kelompok yang membutuhkan.
Berdasarkan data Maret 2025, persentase penduduk miskin di Kota Gunungsitoli tercatat sebesar 13,85 persen. Angka tersebut merupakan yang terendah di antara kabupaten/kota di wilayah Kepulauan Nias, namun masih relatif tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan Sumatera Utara yang sebagian besar berada di bawah 10 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan masih membutuhkan langkah yang lebih terarah, konsisten, dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Gunungsitoli terus mendorong pencapaian target penanggulangan kemiskinan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025–2029.
Sekretaris Daerah juga menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan sosial. Bantuan tetap diperlukan sebagai jaring pengaman bagi masyarakat yang berada dalam kondisi rentan, tetapi harus diikuti dengan program yang mampu mendorong masyarakat keluar dari ketergantungan dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
Intervensi tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh melalui berbagai sektor, antara lain pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, perluasan kesempatan kerja, hingga pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar.
Karena itu, sinergi antara perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan kelurahan/desa, dunia usaha, serta elemen masyarakat menjadi sangat penting. Setiap program diharapkan dapat saling melengkapi sehingga intervensi yang diberikan tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Rapat koordinasi kemudian dilanjutkan dengan diskusi untuk mengidentifikasi kondisi, tantangan, serta kendala dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Forum tersebut juga dimanfaatkan untuk menyelaraskan program antarsektor dan merumuskan langkah konkret yang dapat dilakukan sesuai kondisi serta kebutuhan masyarakat di lapangan.
TKPK Kota Gunungsitoli diharapkan terus memperkuat pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program secara berkala. Apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan intervensi, penyelesaiannya perlu segera dikoordinasikan agar tidak menghambat pencapaian target penanggulangan kemiskinan.
Pemanfaatan data yang terintegrasi juga menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas. Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi yang lebih sesuai, baik berupa perlindungan sosial, peningkatan akses layanan dasar, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kota Gunungsitoli mendorong terbangunnya strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Penguatan sinergi lintas sektor diharapkan tidak hanya mempercepat penurunan angka kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat kemandirian masyarakat menuju Gunungsitoli yang semakin sejahtera. (Iman Lase)
Komentar0